Jombang – Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengadaan tanah lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, setelah resmi cair pada Selasa (30/12/2025).
Pencairan dana tersebut menjadi lampu hijau sekaligus tahapan krusial dalam realisasi pembangunan fasilitas pendidikan yang telah lama dinantikan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Hariadi,S.T.,M.T.memastikan bahwa turunnya SP2D menandai langkah konkret pemerintah daerah setelah melalui serangkaian proses administrasi dan verifikasi yang cukup panjang.
“Alhamdulillah, SP2D sudah turun hari ini. Ini adalah langkah konkret dan proses penting setelah melalui serangkaian tahapan administrasi dan verifikasi. Dana yang telah cair ini akan segera ditindaklanjuti untuk proses pembebasan lahan secara resmi,” ujar Agung Hariadi kepada awak media Selasa (30/12/2025).
Pencairan dana tersebut dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Jombang dan langsung dialokasikan kepada para pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono. Proses pelepasan hak atas tanah sendiri telah rampung pada Selasa (23/12/2025) pekan lalu.
Agung merinci, total luas sepuluh bidang tanah yang dibebaskan mencapai 11.576 meter persegi. Nilai pembayaran pelepasan hak untuk seluruh bidang tersebut mencapai Rp7.911.254.309. Adapun harga tanah per meter persegi berada pada kisaran Rp682 ribu hingga Rp684 ribu.
“Pelepasan haknya selesai minggu kemarin, dan hari ini dilakukan proses pembayaran kepada pemilik tanah,” jelasnya.
Pengadaan lahan Sekolah Rakyat di Tunggorono merupakan bagian dari komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Keberadaan sekolah baru ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tambahan ruang belajar sekaligus mengurangi kepadatan di sekolah-sekolah yang telah ada di wilayah sekitar.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat diyakini akan mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Kabupaten Jombang, khususnya di wilayah pedesaan yang masih membutuhkan fasilitas pendidikan representatif dan terjangkau.
Lebih lanjut, Agung menyampaikan bahwa Pemkab Jombang telah menyiapkan anggaran total sekitar Rp17,9 miliar untuk pengadaan dan penyiapan lahan Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, Rp8,8 miliar dialokasikan khusus untuk pembelian lahan, sementara pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jombang.
“Setelah lahan siap, tahap selanjutnya adalah pembangunan gedung sekolah. InsyaAllah, Pemkab Jombang siap membantu sepenuhnya dalam pengadaan lahan, sedangkan pembangunan fisik gedung sekolah akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” pungkas Agung.
“Dengan cairnya SP2D pengadaan tanah ini, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan serah terima lahan secara fisik dan administratif kepada Kementerian Sosial. Setelah seluruh proses tersebut rampung, pembangunan konstruksi sekolah akan segera dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Masyarakat berharap momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan proses yang transparan dan akuntabel. Dukungan serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat juga dinilai penting agar pembangunan Sekolah Rakyat Tunggorono dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar menjadi sarana mencerdaskan generasi penerus bangsa di Kabupaten Jombang. // Edwin
